Jakartakita.com – Djarot Saiful Hidajat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa, ibu kota masih membutuhkan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB). Itu dikarenakan, keenam operator bus APTB mau bergabung dengan PT Transportasi Jakarta, baik dalam hal pengelolaannya maupun sistem tarif yang ditawarkan.
“Jakarta masih butuh APTB. Tetap Pemprov DKI menginginkan satu sistem dalam jaringan transportasi di Jakarta,” ujar Djarot, Rabu (13/5/2015).
Djarot meminta Dinas Perhubungan dan Transpotasi (Dishubtrans) DKI dengan pengelola APTB berdiskusi lagi agar dapat menyelesaikan kisruh yang sempat terjadi kemarin. Karena jika terus berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak pada layanan kepada masyarakat, dan tentunya akan merugikan masyarakat juga.
Menurut Djarot, operator bus APTB dan Organda DKI harus diberikan pemahaman bahwa Pemprov DKI menerapkan satu sistem transportasi yang terintegrasi. Bukan hanya APTB saja, melainkan semua transportasi seperti Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB), Mass Rapid Transit (MRT), maupun Light Rail Transit (LRT) pun nantinya harus terintegrasi satu sama lain.
“Semua jaringan transportasi di Jakarta harus terintegrasi satu dengan yang lainnya, melalui PT Transportasi Jakarta. Yang terpenting sistemnya. Dishubtrans harus berikan pemahaman itu kepada operator bus dan Organda DKI,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, APTB dilarang masuk ke jalur Transjakarta, dikarenakan tidak adanya kesepakatan besaran pembayaran tarif rupiah per kilometer. Armada ini hanya diperbolehkan beroperasi sampai halte bus yang ada di dekat daerah perbatasan saja.
Kebijakan dilakukan karena operator APTB yang diwakili Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI menolak tawaran pembayaran tarif rupiah per kilometer dikisaran Rp 14.000-15.000 yang diminta oleh pihak PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Keenam operator APTB yang sudah ingin bergabung dengan PT Transportasi Jakarta, diketahui adalah, Perusahaan Otobus Bianglala Metropolitan, PO Mayasari Bhakti, PO Sinar Jaya, Hiba Utama, Agramas, dan Perusahaan Pengangkutan Djakarta. Mereka diharapkan Djarot dapat mengikuti sistem yang diterapkan Pemprov DKI.