Jakartakita.com – Pemprov DKI mencatat, sejak adanya program relokasi, banyak warga rumah susun (rusun) yang menunggak membayar iuran bulanan.
Saat ini, nilai tunggakan sewa rusun warga relokasi mencapai Rp 2 miliar. Nilai tersebut terhimpun dari warga relokasi yang tinggal di 23 rumah susun (rusun) yang tersebar di Jakarta.
Jika dihitung, nilai tunggakannya mencapai Rp 2 miliar,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI, Arifin di Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, warga harus membayar kewajibannya setiap bulan. Karena uang dari warga itu untuk operasional pengelolaan rusun. Seperti untuk perawatan gedung, perawatan lift, kebersihan, keamanan dan sebagainya.
Bahkan, lanjut dia, tunggakan sewa rusun akan menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab itu bagian dari pendapatan asli daerah.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, warga yang bermukim di rusun mendapatkan berbagai pelatihan agar bisa menambah pendapatan warga. Salah satu yang sudah dijalankan yakni dalam bidang cocok tanam.
“Bagi warga yang memiliki kemauan, Pemprov DKI menyediakan bantuan modal. Dari modal itu keuntungannya sebanyak 80 persen untuk warga dan 20 persen untuk pemerintah,” tandas Ahok, sapaan akrabnya.