Jakartakita.com – Para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) siap memberikan masukan atau advokasi terkait pemilihan menteri pada Kabinet Jokowi Jilid II.
HIPPI mengharapkan, Presiden Jokowi memilih para menteri yang kompeten dan tepat, terutama pada 10 kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Hal ini dalam rangka menyikapi kondisi terkini terkait dampak perang dagang antara dua kubu Negara adidaya, China dengan Amerika.
“Khususnya terhadap Kabinet Jokowi yang akan datang, kami siap melakukan advokasi penyadaran konstitusional kepada masyarakat dan khususnya Pengusaha anggota HIPPI untuk memperjuangkan amanat konstitusi Negara kita. Tugas konstitusi suatu negara adalah menyusun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita ekonomi Indonesia Merdeka,” jelas Fauzan Fadel Muhammad selaku Ketua HIPPI Jakarta Pusat, di acara Focus Group Discussion (FGD), yang diselenggarakan DPD HIPPI DKI Jakarta dan HIPPI Jakarta Pusat di Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Dalam acara yang mengusung tema “Kabinet Ekonomi Jokowi – Ma’ruf Jilid II, Harapan Pengusaha” ini, para pengusaha lintas generasi dan awak media melibatkan diri dalam diskusi terbuka.
Selain masukan dan kritisi untuk Kabinet Jokowi berikutnya, dibahas pula persoalan peran generasi millennial untuk turut serta terjun kedunia usaha karena presentase wirausahawan di Indonesia hanya sekitar 3 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia.
Padahal, masih banyak sumber daya alam dan peluang usaha yang bisa digali lebih serius agar bisa menopang perekonomian Indonesia mulai dari sekarang.
“Acara FGD ini untuk merumuskan usulan-usulan ke Pemerintahan Jokowi untuk mengejar ketertinggalan pengusaha lokal dalam distribusi sumber daya ekonomi,” lanjut Fauzan.
Sementara itu, praktisi media, Cahyo Utomo menyebutkan, sekarang ini pengusaha-pengusaha muda sedang giat-giatnya menyerbu industri digital untuk mengisi tren Industri 4.0.
Peluang usaha di dunia digital pun semakin terbuka. Peluang ini harus jadi prioritas terkait kebijakan perekenomian dari pemerintah Jokowi nanti.
“Sekarang di zaman media digital, engagement dari orang millennial sangat banyak. Padahal ada beberapa media digital yang mempublikasikan konten-konten ‘unfaedah” (tidak bermanfaat – Red). Tapi itu justru yang mereka suka,” katanya.
Senada dengan Cahyo Utomo, Ketua umum HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, pada era Industri 4.0 ini tidak berlaku lagi era ketertutupan, pemerintah harus terbuka, terutama dalam hal regulasi dan perizinan bagi pengusaha.
Salah satunya adalah pemilihan menteri di sektor ekonomi pada Kabinet Jokowi nanti harus berasal dari kalangan profesional, bukan dari partai.
“Kita juga harus memiliki rasa nasionalisme tinggi. Bangga dengan produk-produk bangsa sendiri. Jangan sampai kita ekspor produk kepasaran internasional, tapi bahan-bahannya masih kita impor,” ujar Sarman.
Lebih lanjut, para pengusaha yang tergabung di HIPPI berharap, dengan adanya acara FGD ini, media turut membantu menyiarkan perkembangan perekenomian di Indonesia, terutama di skala mikro, seperti bisnis start up dan UKM. (Edi Triyono)