Jakartakita.com – Dalam rangka memperingati Hari Maritim tanggal 23 September 2022 mendatang, WAM Group bekerja sama dengan beberapa stakeholder dan asosiasi-asosiasi di bidang pelabuhan, pelayaran dan logistic mengadakan International Port, Shipping and Logistic Conference, Exhibition (ISPEC) pada tanggal 21 – 22 September 2022.
Perhelatan internasional yang baru pertama kali diadakan ini, akan mengusung tema ‘Peta Jalan Maritim 2045: Tantangan dan Peluang Industri Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia’.
Ketua Steering Committe ISPEC, Wahyono Bimarso menyampaikan, kegiatan ini di laksanakan demi mendukung program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim, yang melibatkan seluruh kegiatan perdagangan, pelabuhan, pelayaran, logistik dan aspek lainnya yang harus diperkuat kembali.
“Kegiatan ini diadakan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara poros maritim dunia 2045. Untuk mencapai hal itu, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pembangunan yang jelas serta kerja nyata, sesuai dengan visi dan misi yang telah dikemukakan Pemerintah di sektor kelautan dan pelayaran,” ucap Wahyono di Jakarta, Kamis (16/6).
“Kebijakan itu harus mampu menghasilkan daya saing, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan inklusif secara berkelanjutan, serta berkontribusi secara signifikan bagi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia,” sambungnya.
Namun, lanjut Wahyono, selama ini upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros dunia hanya slogan saja. Tidak ada hal-hal yang membuktikan bahwa Indonesia berdaulat sebagai negara maritim.
“Contohnya, secara Undang-Undang sudah ada, tapi praktik di lapangan tidak ada. Dari segi logistik, penguasaan tehadap bisnis tidak dominan. Contohnya, ekspor dan impor dari kita itu 100 persen menggunakan kapal asing. Tidak ada kapal Indonesia, hanya ada kapal asing. Artinya, penguasaan terhadap laut itu asing yang pegang. Kedaulatan maritim dipertanyakan,” terang Wahyono, yang juga sebagai Ketua Umum Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia.
“Padahal, Indonesia sejak Deklarasi Djuanda pada 1957, sudah menegaskan bahwa wilayah laut di kepulauan Nusantara, merupakan kedaulatan mutlak Indonesia. Oleh karena itu, perhelatan ini diharapkan bisa mewujudkan kembali kedaulatan Indonesia atas wilayah laut,” jelasnya lagi.
Asal tahu saja, Pemerintah menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep Tol Laut, pelabuhan nasional maupun internasional dan 19 pelabuhan pengumpan (feeder).
Adapun pelabuhan yang menjadi hub Tol Laut. Ialah; Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung.
Pelabuhan-pelabuhan tersebut direncanakan menjadi jaringan pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan industri dan bisnis pariwisata maritim.
“Keunggulan pariwisata maritim Indonesia harus diiringi dengan penyediaan infrastruktur serta aksesibilitas. Kedua hal tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung diplomasi Indonesia bidang kemaritiman. Salah satu faktor pendorong peningkatan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia, adalah keindahan alam laut. Wisata maritim yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan sebuah hal yang perlu di kelola secara profesional. Untuk mendekatkan pariwisata maritim diperlukan sebuah fasilitas pendukung seperti berbagas jenis kapal wisata khususnya kapal pesiar. Harapannya, kita bisa berdaulat di laut Indonesia dan ini juga untuk melaksanakan dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim di 2045 sesuai arahan Presiden (Jokowi),” pungkas Wahyono. (Edi Triyono)