Jakartakita.com – Crisnawati, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2015) mengimbau kepada pemilik perusahaan di wilayah Jakarta Selatan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) dua pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah.

Hal ini dilakukan agar pekerja atau buruh bisa leluasa berbelanja untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.

“Kami mengimbau kepada pengusaha untuk memberikan THR lebih cepat, dua pekan sebelum Lebaran agar pekerja bisa lebih leluasa menggunakan THR untuk belanja dan pulang kampung,” ujar Crisnawati.

Dijelaskan, sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pekerja di Perusahaan, setiap perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus atau lebih.

Berdasarkan peraturan tersebut, pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih berhak mendapat THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi mereka yang masa kerjanya lebih dari 3 bulan dan kurang dari 12 bulan, THR wajib diberikan secara proporsional.

“Jika ada perusahaan yang tidak memberikan THR paling lambat seminggu sebelum Lebaran akan mendapat sanksi administrasi,” tegasnya.

Ditambahkan, di Jakarta Selatan sendiri terdapat 7.474 perusahaan yang mempekerjakan 588.434 tenaga kerja.

Apabila ada indikasi pelanggaran terhadap pembayaran THR, dia meminta para pekerja segera mengadukan permasalahannya ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan.

“Kami minta pekerja melaporkan ke kami jika ada permasalahan menyangkut THR,” pintanya.

“Kami sudah melakukan sosialisasi kepada perusahaan tentang aturan pemberikan THR kepada pekerja,” tandasnya.

The post Pemkot Jaksel Minta Pengusaha Bayarkan THR Dua Pekan Sebelum Lebaran appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Untuk menunjang Kuliah Kerja Lapangan (KKL), sebanyak 7 siswa Binsat Pasis Dikreg L.III (53) Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat (Seskoad), tahun ajaran 2015 melakukan studi banding di Pemkot Administrasi Jakarta Selatan.

Tujuh perwira tersebut dipimpin Kolonel Opan S, yang disambut oleh Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Herry Supardan bersama jajarannya. Rencananya mereka akan melakukan KKL hingga Jumat (8/5/2015).

“Kami menyambut baik kedatangan rombongan. Harapannya selama melakukan kegiatan KKL ada banyak input dan informasi yang bermanfaat bagi siswa. Terutama terkait upaya menjaga stabilitas daerah,” ujar Herry, Kamis (7/5/2015).

Menurutnya, para perwira tersebut juga mencari referensi masalah pemerintahan, Satpol PP, Kesbagpol, dan ketahanan pangan.

“Para siswa akan menggali sejumlah informasi terkait pertahanan untuk bahan tulisan yang nantinya akan menjadi bahan referensi atau masukan bagi TNI AD dalam mengawal pertahanan keamanan di wilayah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim KKL Kolonel Opan S, mengaku sangat berterima kasih kepada pihak Pemkot Jakarta Selatan yang telah menerima kunjungan pihaknya dengan baik. Pihaknya berharap, apa yang diterimanya bisa menambah bekal dalam menjalankan tugas-tugas negara ke depan.

“Kami mengucapkan terima kasih pada jajaran Pemkot Jaksel, mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk dijadikan referensi,” ucapnya. (Sumber : BeritaJakarta)

The post 7 Perwira Seskoad KKL di Pemkot Jakarta Selatan appeared first on Jakartakita.com.

Jakartakita.com – Togu Siagian, Kepala Kantor Unit Pelayanan Barang dan Jasa (ULP) Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2015)  menyatakan, perbaikan/rehab sebanyak 31 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Jakarta Selatan, masih menunggu pencairan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Akibatnya, rencana perbaikan/rehab sekolah, menjadi molor.

“Perencanaan sudah lengkap untuk dilelangkan cukup satu bulan tapi mundur, masih menunggu penetapan anggaran, jadi prosesnya harus diulang lagi,” kata Togu.

Menurutnya, pada tahun anggaran lalu Pemkot Jakarta Selatan sudah mengajukan anggaran perbaikan sebesar Rp 3 miliar. Namun, hanya Rp 1 miliar yang disetujui sehingga renovasi dilakukan bertahap.

“Padahal kalau 3 miliar maka renovasi akan sempurna sesuai kebutuhan sekolah,” ujar Togu.

Menurut Togu, jika APBD bisa disahkan tepat waktu, pengerjaan pembangunan sekolah bisa terus berlanjut. “Kita tunggu saja sampai ditetapkan maka pelaksanaan segera dilanjutkan,” tandasnya.

Sayangnya, hingga saat ini APBD DKI 2015 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta, belum disepakati oleh DPRD DKI. Malahan, konflik menjadi semakin memanas antara Gubernur DKI dan DPRD DKI, antara lain dengan adanya pengajuan Hak Angket oleh DPRD DKI.

The post Akibat ‘Konflik’ Soal APBD DKI 2015, Rehab 31 Sekolah di Jaksel Molor appeared first on Jakartakita.com.