SRG Dukung Pengendalian Inflasi Daerah
Jakartakita.com – Jelang puasa dan lebaran, Kementerian Perdagangan lebih fokus pada upaya stabilisasi harga kebutuhan pangan nasional. Stabilisasi harga ini diharapkan ikut mengendalikan inflasi di daerah. Salah satu yang terus gencar dilakukan Kemendag adalah mempercepat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang diyakini mampu mendukung pengendalian inflasi di daerah.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Sutriono Edi usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengembangan dan Percepatan Implementasi SRG dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat Rosmaya Hadi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Ferry Sofwan, dan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Poernomo di Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/5/2015).
Bertempat di Bale Pasundan Kantor Perwakilan BI Jawa Barat, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan petani, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta menstabilkan harga komoditas melalui percepatan implementasi SRG di Jawa Barat.
“Dengan terealisasinya SRG yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, diharapkan stok komoditas bisa lebih terjamin dan harga-harga bisa menjadi lebih stabil sehingga pada akhirnya inflasi bisa lebih terkendali,” tegas Sutriono, seperti tertuang dalam siaran pers.
Lebih lanjut, Sutriono menjelaskan pentingnya integrasi SRG dengan Sistem Logistik Nasional. PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan logistik luas memiliki peran dalam percepatan implementasi SRG. “Jika SRG dan jaringan logistik ini sudah terintegrasi dengan baik, saya yakin kita mampu mendukung terwujudnya pengendalian inflasi di daerah,” ujar Sutriono.
Saat ini, menurut Sutriono, di Jawa Barat, permasalahan petani cukup banyak, seperti alih fungsi lahan pertanian, penguasaan stok bahan pangan oleh pedagang, dan panjangnya rantai distribusi, serta terkendalanya upaya perluasan akses petani terhadap pembiayaan. Masalah ini ternyata juga menjadi tren isu nasional.
Dengan SRG, petani memiliki alternatif pembiayaan untuk aktivitas pertaniannya dari resi yang diterimanya ketika menyimpan komoditas di gudang. Terutama pada saat panen umumnya harga sedang berada pada titik terendah. Bagi pedagang, ketersediaan stok dan pembiayaan dapat memberikan solusi permodalan yang lebih efisien.
Sedangkan bagi fungsi pengawasan pemerintah pusat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, SRG menyediakan data jumlah stok komoditas di dalam gudang yang akan mempermudah pemerintah melakukan pemantauan data produksi daerah secara lebih akurat. Pada saat yang sama, akurasi data ini dapat mengurangi spekulasi masyarakat terhadap kurangnya stok yang ada di pasar.