Jakartakita.com
Berita Jakarta, Info Jakarta Terkini, Berita Nasional, Bisnis Jakarta

Pengusaha Properti Diimbau Sampaikan Data Transaksi Setransparan Mungkin

0 569

Tiket Pesawat Murah Airy

apartemen pavilion permata surabayaJakartakita.com – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengakui, salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan perpajakan adalah belum terawasinya transaksi sektor properti. Padahal, ada pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh para pihak terkait atas terjadinya suatu transaksi properti.

“Banyak transaksi apartemen, terutama di Jakarta, di kota besar lainnya yang peralihan kepemilikan itu tidak pernah termonitor dengan baik. Akhirnya pajaknya tidak pernah masuk,” ungkap Bambang, dilansir kemenkeu.go.id Kamis (12/3/2015).

Padahal, berdasarkan ketentuan yang ada, peralihan hak milik dan sewa atas suatu properti seharusnya dikenakan pajak. Penjual properti dikenakan Pajak Penghasilan, sementara pihak yang menyewakan properti dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Artikel Terkait
1 daripada 83

“Jual apartemen ke orang lain itu kena PPh 5 persen dari nilai jualnya, menyewakan juga ada pajaknya, PPN. Jadi intinya banyak pajak yang seharusnya di-collect, ini tidak di-collect karena informasinya nggak ada,” ungkap Menkeu.

Oleh karena itu, Bambang mengimbau pengusaha properti untuk menyampaikan data transaksi properti setransparan mungkin. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan pajak.

“Ini kita sedang minta (data transaksi) kepada pengusaha properti. Banyak sekali saya yakin, terutama di Jakarta yang sudah gila-gilaan harga apartemennya,” pungkasnya.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan komen

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Open chat
1
Hello can we help you?