Pelemahan Rupiah, Antara Intervensi Pemerintah dan Independensi BI

Jakartakita.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali mengingatkan, suku bunga Bank Indonesia (BI) jauh lebih tinggi dari negara Asia lain, sehingga harus bisa diturunkan secara bertahap hingga – bila perlu 6,5 persen – agar perekonomian memiliki daya saing dengan negara tetangga.

Diakui JK, dirinya dan Presiden Joko Widodo, secara reguler bertemu dengan pejabat Bank Indonesia dalam bulan-bulan terakhir, mendesak mereka menurunkan suku bunga ketika angka inflasi kecil.

“Tahun ini, (suku bunga) 7 persen oke, atau 6,5 persen juga boleh, sebab Anda butuh lebih banyak investasi ketika ekonomi melambat,” ujar Kalla dalam wawancara dengan Reuters yang dirilis, Rabu (18/3/2015).

“Jika suku bunga tinggi, akan lebih banyak yang menabung,” sambungnya.

Pernyataan JK hanya berselang sehari setelah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 7,5 persen, setelah bulan lalu, secara mengejutkan, sempat menurunkan suku bunga sebesar 25 bps.

Dalam pemaparannya, Bank Indonesia menyatakan, keputusan mempertahankan suku bunga konsisten dengan upaya mengendalikan inflasi dan menekan defisit neraca transaksi berjalan.

Namun demikian, pernyataan JK tentu membuat banyak pihak mempertanyakan soal adanya intervensi Pemerintah dan independensi Bank Indonesia.

Namun, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menegaskan bahwa BI tidak merasa diintervensi pihak manapun berkaitan dengan policy rate yang diputuskan.

Bahkan, Agus mengisyaratkan kepada awak media untuk tidak menekan pemberitaan soal intervensi yang dilakukan ke BI. “Saya mau titip sama kalian (media) bahwa Bank Indonesia dalam RDG (rapat dewan gubernur), kita melihat dari data kita yang disesuaikan dengan policy rate kita,” tandasnya.