Partai Yang Berkuasa di Jepang Berniat Ubah UUD soal Militer Selambatnya Akhir 2018

Jakartakita.com – Partai Perdana Menteri Shinzo Abe yang berkuasa, Partai Liberal Demokratik (LDP) berniat mengubah undang-undang dasar (UUD) Jepang selambatnya akhir 2018, untuk mencabut larangan bagi militer Jepang bertempur di luar negeri.

Ini adalah target yang ambisius karena UUD Jepang tidak pernah diubah sejak dibuat oleh Amerika Serikat seusai Perang Dunia II.

“Resolusi kabinet dan peraturan yang sedang dibuat kini sudah menyentuh batasan yang dimungkinkan oleh UUD,” kata Hajime Funada, ketua panel perubahan konsitusi LDP.

“Jika kami ingin lebih fleksibel, Pasal 9 harus diubah,” sambungnya.

Jika dibaca seutuhnya, Pasal 9 UUD Jepang melarang pembentukan angkatan bersenjata. Namun, pemerintah Jepang menterjemahkan sebagai: membentuk militer untuk keperluan “bela diri”.

Kubu konservatif Jepang juga ingin mengubah UUD buatan AS ini dengan alasan kebanggaan nasional.

Satu perubahan akan dipandang sebagai kemenangan simbolis besar bagi LDP yang telah memerintah di Jepang hampir selama enam dekade tetapi tidak mampu mengubah UUD sama sekali.

Funada mengatakan masa tiga tahun ke depan menjadi satu kesempatan untuk melakukan perubahan, karena pemilu majelis rendah baru akan dilaksanakan akhir 2018, Abe pun diperkirakan akan memenangkan kembali jabatan ketua LDP dalam pemilihan partai September mendatang.

“Kami ingin mengubah UUD, termasuk Pasal 9, dalam periode itu jika memungkinkan,” katanya

Satu usul perubahan dari LDP akan menegaskan bahwa Jepang berhak memiliki angkatan militer dan mengerahkannya di dalam dan luar negeri.

Hal ini akan memberi dasar konstitusional yang jelas untuk kebijakan lebih keras Abe tanpa harus melakukan berbagai langkah hukum untuk menterjemahkan UUD.

Namun, pihak yang menentang mengatakan perubahan UUD akan meningkatkan risiko Jepang terlibat dalam konflik militer. Demikian dilaporkan Reuters, Senin (27/4/2015).