Pemerintah Disarankan Menjaga Daya Beli Masyarakat

Jakartakita.com – Pemerintah disarankan untuk menjaga daya beli masyarakat dengan berhenti mengutak-atik harga BBM, gas, dan listrik.

Selain itu, pemerintah juga harus menjaga pasokan dan kelancaran distribusi, terutama komoditas pangan, karena 52 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin digunakan untuk konsumsi pangan.

“Harga harus stabil, agar tidak terjadi inflasi yang mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat,” kata pengamat dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, belum lama ini di Jakarta.

Dijelaskan, konsumsi melambat merupakan sinyal negatif terhadap daya beli masyarakat.

Pasalnya, saat ini, hampir semua komponen pengeluaran rumah tangga melambat, hanya pengeluaran untuk makan dan minuman, tembakau serta perumahan dan perlengkapan rumah tangga yang tidak mengalami perlambatan.

Pemerintah, sambung dia, semestinya berusaha untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang puasa dan lebaran, yang akan menjadi salah satu kunci bagi realisasi pertumbuhan di triwulan II untuk mencegah inflasi musiman.

“Pada saat menjelang puasa dan lebaran, tanpa ada apa pun sudah terjadi inflasi, jadi jangan kenaikan harga BBM, listrik dan gas memperparah inflasi tersebut,” tandas dia.