Ini Duduk Perkara Kontroversi Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) di Senayan

Jakartakita.com – Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) di Senayan, Jakarta Pusat, menuai kontroversi. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tidak mengetahui proses perizinan acara yang berlangsung sejak 30 Mei 2015 hingga 5 Juni 2015 mendatang yang dibuka oleh Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, tempo hari.

Ahok pun menegur wakilnya itu. Menurut dia, Djarot telah melebihi kewenangannya sebagai Wakil Gubernur DKI dengan mengeluarkan surat izin penyelenggaraan Pesta Rakyat Jakarta di Senayan.

Menurut Ahok, orang yang berhak mengeluarkan surat izin atas nama Pemerintah Provinsi DKI ialah Gubernur DKI.

“Jujur, Wakil Gubernur telah menyalahi aturan. Dia tidak bisa mengeluarkan surat izin atas nama Pemerintah Provinsi DKI,” ujarnya, di Jakarta, baru-baru ini.

Sementara itu, sebelumnya diberitakan bahwa Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan surat terkait dengan penyelenggaraan PRJ Senayan.

Surat itu bertajuk “Dukungan Pelaksanaan Acara Pesta Rakyat Jakarta 2015”.  Isinya menyatakan bahwa  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik acara itu dan mendukung peran serta panitia dalam menyukseskan dan memeriahkan HUT Jakarta ke-488. Surat itu ditandatangani oleh Djarot.

Berbekal surat dari Djarot itu, penyelenggara acara yaitu PT Pradana Grasindo Convex tetap melaksanakan kegiatan itu di parkir timur Senayan.

Belakangan, Djarot membantah memberikan izin penyelenggaraan Pesta Rakyat Jakarta. Dia mengaku hanya memberikan dukungan penyelenggaraan pameran di Parkir Timur Senayan itu.

“Saya hanya memberikan surat dukungan penuh, bukan izin, dan surat dukungan tersebut telah melalui proses,” ujarnya.

Djarot menjelaskan, surat dukungan tersebut telah disampaikan kepada Ahok melalui Asisten Perekonomian. Surat dukungan pameran tersebut juga telah diketahui Asisten Pemerintahan dan panitia hari ulang tahun DKI.

Djarot menuturkan, telah memberitahukan ihwal surat dukungan tersebut kepada Ahok pada Minggu, 31 Mei 2015.

“Sudah saya sampaikan kok, dan enggak ada masalah,” kata mantan Wali Kota Blitar ini. (Dari berbagai sumber)