Ratusan Akademisi, Tokoh Agama Dan Aktifis Lingkungan Kompak Sampaikan Keprihatinan Kepada Jokowi

Jakartakita.com – Lebih dari 200 akademisi, tokoh agama dan kebudayaan serta aktivis sosial menyampaikan keprihatinan terhadap penanganan krisis ekologi dan sosial di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, kepada Presiden Joko Widodo. Mereka tergabung dalam Forum Pengajar, Peneliti dan Pemerhati Agraria, Lingkungan dan Kebudayaan.

“Kami berharap kepada Presiden untuk menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dengan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah berlanjutnya krisis social dan ekologis melalui kebijakan yang progresif disertai implementasi yang tepat”, papar Dr. Soeryo Adiwibowo, koordinator Forum yang juga pengajar di Institut Pertanian Bogor.

Dia juga mengatakan bahwa Proyek-proyek pembangunan di Jawa, secara khusus industri semen, waduk, pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara, dan penambangan mineral lain masih belum memberikan keadilan lingkungan dan sosial pada rakyat khususnya masyarakat terdampak.

“Bahkan di beberapa tempat masih belum menghormati hak-hak rakyat atas tanah permukiman dan pertanian yang telah dikuasai turun-temurun,” tambahnya

Eko Cahyono, Direktur Sajogyo Institute menuturkan bahwa salah satu contohnya adalah rencana pembangunan industri semen yang akan menyebabkan krisis ekologi dan menimbulkan ketidakadilan lingkungan dimana Volume air yang dihasilkan oleh mata air-mata air yang ada di pegununungan karst ini dalam satu hari mencapai sekitar 51.840.000 liter air. 10% diantaranya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya didistribusikan ke lahan pertanian.

Dengan adanya rencana pembangunan industri semen di Pati mengancam hak pangan warga. Lahan yang akan digunakan untuk pabrik seluas 180 hektar, 95 hektarnya berupa lahan pertanian produktif milik 569 orang/KK di tiga Desa.Lahan untuk tapak pabrik dan tapak tambang akan menggunakan kawasan hutan produksi Perum Perhutani sekitar seluas 484,96 hektar yang telah dikelola oleh 267 petani hutan.

Banyak kebijakan pembangunan yang berdampak rusaknya lingkungan, belum lagi konflik argaria di pulau jawa ini relatif tinggi. Untuk itu Forum ini meminta Presiden menugaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menghentikan proses tukar-menukar kawasan hutan di Pulau Jawa dengan tidak menerbitkan keputusan mengenai tukar-menukar tersebut kecuali untuk kepentingan bencana alam.

“Kami mendesak agar Presiden segera memimpin pelaksanaan Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan membentuk jaringan pemantau yang beranggotakan unsur pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel”, kata Profesor Esmi Warassih dari Universitas Diponegoro.

Forum ini juga berharap Presiden dapat menugaskan Menteri BUMN untuk mengevaluasi praktik penanganan konflik yang dilakukan oleh Perum Perhutani, serta keabsahan tukar-menukar kawasan hutan di areal Perum Perhutani. Menugaskan Menko Bidang Perekonomian dan Menteri LHK untuk memeriksa kembali kelayakan lingkungan seluruh rencana industri semen, penambangan emas, penambangan pasir besi, waduk dan pembangkit listrik tenaga uap di Pulau Jawa.