Peduli Masa Depan Pertamina, FSPPB Gelar Sarasehan Nasional

Jakartakita.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggelar acara Sarasehan Nasional dengan mengusung tema “Pertamina Punya Siapa dan Mau Dibawa Kemana?”

Acara yang dihelat hari Selasa (19/12/2017) di Gedung Utama Pertamina Pusat, Jakarta, ini, dihadiri oleh ratusan anggota FSPPB dari beberapa penjuru tanah air, anggota DPR RI, kalangan akademisi, mantan Panglima TNI, pengamat migas dan pengamat ekonomi.

Dalam sarasehan tersebut, lahir beberapa pendapat dan usulan demi kemajuan Pertamina ke depan.

Antara lain, seperti yang disampaikan Presiden FSPPB, Noviandri yang mengatakan, apabila Pertamina untung, maka Pertamina akan di hujat karena ini dianggap menyusahkan masyarakat karena mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan. Sementara disisi lain, Pertamina sebagai sebuah BUMN diamanahkan harus memberikan kontribusi penghasilan untuk mengisi pundi – pundi APBN.

Tetapi apabila Pertamina rugi, maka Pertamina juga di hujat oleh Pemerintah dan masyarakat karena boros, tidak efisien dan lain sebagainya.

“Akibatnya, Pertamina berada pada persimpangan jalan, dan memunculkan pertanyaan, Pertamina ini punya siapa dan mau dibawa kemana?” jelas Noviandri.

Ditambahkan, jika negara ini terjadi krisis energi maka Pertamina yang bisa membantu.

“Apabila negara ini krisis energi, masyarakat butuh BBM sampai ke pelosok negeri, yang tentunya pemerintah dan masyarakat membutuhkan bantuan Pertamina. Karena ini tugas Pertamina dan seharusnya pemerintah harus mendukung,” tegas Noviandri.

Lebih lanjut, Noviandri juga menyampaikan bahwa usaha atau bisnis Pertamina harus lebih dikuatkan bukan dilemahkan. Apalagi Pertamina banyak diberikan penugasan-penugasan untuk memenuhi kebutuhan energi.

“Ini merupakan suatu contoh saja, banyak peristiwa anomaly yang terjadi di mana BBM PSO yang subsidinya seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah sekarang tidak lagi, tetapi di tanggung oleh Pertamina. Begitu juga dengan penentuan harga BBM yang seharusnya dilakukan setiap 3 bulan tidak dilakukan dan piutang Pertamina yang belum dibayarkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan cash flow Pertamina terganggu,” jelasnya. (Edi Triyono)