BSSN Berkepentingan Mengamankan Kedaulatan Siber
Jakartakita.com – Sebagai negara dengan lebih dari separuh populasinya telah mendapatkan akses Internet, faktor keamanan siber menjadi aspek yang sangat penting dalam penggunaan Internet di Indonesia.
Menyikapi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkepentingan mengamankan kedaulatan siber, diluar dari tanah, air, dan udara, sebagian bagian dari teritori konvensional.
“Kalau dalam terminologi kedaulatan ruang konvensional, batas negara kita itu dibatasi oleh koordinat, batas-batas alam yang diakui secara international oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Uniknya, di ruang siber itu batas-batasnya hanya berupa nomor IP,” kata Direktur Deteksi Ancaman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Sulistyo dalam siaran pers yang diterima Jakartakita.com, Jumat (04/5).
Lantas, mengapa keamanan siber begitu penting?
Menurut Sulistyo, karena keamanan siber tidak hanya terkait informasi yang bersifat digital, tetapi juga aset-aset siber seperti infrastruktur kritis seperti jaringan telekomunikasi, transportasi, satelit, dan listrik. Selain itu, ada juga hal yang bersifat komersil seperti uang digital, e-payment dan e-commerce.
“Singkatnya tugas kami bertambah, kalau dulu kami difokuskan untuk proteksi aset-aset pemerintah, sekarang ruang lingkupnya mencakup proteksi ekonomi digital secara nasional dan proteksi critical information infrastructure untuk negara,” ujar Sulistyo.
Ditambahkan, karena dunia siber sangatlah luas, ancaman pun datang silih berganti.
Laporan dari banyak perusahaan keamanan siber di dunia, asosiasi industri, maupun organisasi antarpemerintah menyebutkan, serangan siber terus meningkat, baik secara frekuensi maupun intensitas.
“Kalau ancaman itu terkait dengan aktor. Siapa aktornya bisa dibedakan menjadi dua, yakni state-actor atau non-state actor. Kalau state-actor, itu berkaitan dengan motif, berkaitan dengan persaingan antar negara, berkaitan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini berhubungan dengan geostrategi, geopolitik,” ujar Sulistyo.
Di dunia, lanjut dia, banyak contoh serangan siber, misalnya yang terbaru, WannaCry, dimana Amerika Serikat dan Inggris menuduh hal ini di “aktori” oleh Korea Utara. Lalu ada juga serangan StuxNet, yang menyasar infrastruktur nuklir Iran.
Lebih lanjut diungkapkan, berdirinya BSSN ini merupakan harapan dari Presiden agar negara hadir memberikan keamanan di ruang cyber.
“Akan tetapi kita tidak bisa jalan sendiri, multi stakeholder harus dilibatkan,” jelasnya.
“Teman-teman dari asosiasi pun kita minta bantuan, baik dari APJII, APJATEL (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi), maupun ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia),” sambung Sulistyo.
Selain itu, BSSN juga merangkul komunitas di dunia, baik underground, maupun pegiat IT security.
Adapun BSSN, merupakan sebuah badan hasil transformasi Lembaga Sandi Negara (LSN) yang sudah ada sebelumnya, kini mendapat tugas tambahan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mencegah kejahatan siber sekaligus menjaga keamanan di dunia maya dengan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan industri siber di Indonesia.
“Doktrin (dalam tugas) kita terkait Proteksi, Deteksi, Identifikasi Pemulihan dan Pengawasan dan Pengendalian (di dunia siber),” ujar Sulistyo.
Di dunia, tidak kurang 38 negara telah membuat organisasi sejenis untuk menangani keamanan di dunia maya, namun rumusan, tujuan dan nomenklaturnya disesuaikan masing masing terkait kepentingan negara tersebut.
Dalam konteks regional, Indonesia sebenarnya telah dikelilingi oleh negara-negara yang sudah memiliki badan sejenis, yang disebut National Cyber Security Agency yang sudah memiliki strategi siber yang jelas.
Negara tetangga terdekat seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia sudah lebih dahulu mendirikan NCS karena mereka menganggap dunia siber tak kalah pentingnya dengan mengamankan teritori fisik seperti udara, darat, dan laut.