Stok Pangan Yang Cukup Akan Menjadikan Harga Pangan Dipasaran Stabil
Jakartakita.com – Pangan tidak hanya merupakan komoditas dan kebutuhan pokok dalam kehidupan setiap orang. Tetapi pangan juga menjadi kepentingan nasional dan keamanan nasional bagi sebuah negara.
Pangan memiliki peran dan fungsi vital bagi bangsa dan Negara Indonesia. Ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan adalah tujuan bangsa Indonesia saat ini dan dimasa datang dalam rangka mencapai cita-cita kemerdakaan.
Oleh sebab itu, stok pangan yang cukup akan menjadikan harga pangan di pasaran stabil.
Demikian diungkapkan Kepala Satgas Pangan, Irjen Pol. Setyo Wasisto di acara Forum Promoter 2018 Polri yang membahas tema “Solusi Menuju Indonesia yang Berdaulat Adil dan Makmur Melalui Ketahanan Pangan”, di Jakarta, Rabu (23/5/2018).
“Kalau harga tidak normal maka Satgas Pangan akan turun,” tegas Setyo.
Sementara itu, persoalan Ketahanan Pangan juga tidak bisa dilepaskan dengan harga pangan khususnya barang kebutuhan pokok.
Menurut Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, tahun 2017, Pemerintah berhasil menekan kenaikan harga pangan khususnya barang kebutuhan pokok.
“Inflasi menjelang puasa dan lebaran tahun 2017 merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir,” ujarnya.
Dijelaskan, harga barang kebutuhan pokok pada Minggu ke-3 Mei 2018, berdasarkan data BPS, secara umum harga bapok (bahan pokok) dibanding bulan sebelumnya relatif stabil bahkan cenderung turun, seperti; beras, minyak goreng kemasan, cabe, dan bawang putih.
“Komoditi yang harganya mulai naik adalah daging ayam, telur ayam, dan daging sapi,” terang Srie.
Sementara itu, Winarno Tohir, Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA Nasional) mengungkapkan, bahwa sektor pertanian memberikan konstribusi yang cukup berarti pada perekonomian nasional.
Dari survey BPS disebutkan bahwa struktur PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia pada triwulan II tahun 2017 masih didominasi oleh 3 lapangan usaha utama, yaitu; industri pengolahan (20,26%), pertanian, kehutanan dan perikanan (13,92%), dan perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, sepeda motor (13,03%).
Winarno juga menggambarkan kondisi petani di Indonesia yang menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2010 terungkap bahwa pelaku utama pembangunan pertanian (petani) jumlahnya 39.035.692 orang, yang sudah tergabung ke dalam Kelompok tani 583.368 kelompok, Gapoktan 63.501, dan Kelembagaan Ekonomi Petani 13.257.
Dari jumlah tersebut, diketahui tingkat pendidikan petani yakni Belum pernah sekolah (9,65%) = 3.766.954 orang; Tidak/belum Lulus SD (26,54%) = 10.358.754 orang; Lulusan SD (38,49%) = 15.023.269 orang; Lulusan SLTP (16,22%) = 6.330.800 orang; Lulusan SLTA (8,54%) = 332.106 orang; dan Lulusan Perguruan Tinggi/Diploma dan Sarjana (0,57%) = 223.809 orang.
“Nah, dari kondisi itu menunjukkan bahwa pendidikan pelaku utama pembangunan pertanian SDM nya masih rendah. Oleh sebab itu, perlu peningkatan kualitas pendidikan non formal dengan peranan penyuluh dan Perguruan Tinggi,” jelasnya.
Adapun saat ini, faktor-faktor kinerja produksi pangan sudah banyak dicukupi oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan petani.
“Bahkan, untuk bantuan pada Petani Pangan, Pemerintah membantu petani lewat program rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3,05 juta ha (52 %) sejak awal dibangun dengan pinjaman Bank Dunia,” tegas Winarno.
Ditambahkan, bantuan itu dipergunakan juga untuk pembuatan embung/long storage/dam parit 3.771 unit; Bantuan alat mesin pertanian untuk mempercepat kenaikan IP 180.000 unit (2000 %).
“Pemerintah menjamin Asuransi Pertanian seluas 674.650 ha dari yang disediakan 1 juta ha, pengering gabah (padi, jagung, kedele sebanyak 1.000 unit). Ini merupakan implementasi UU Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” sambung Winarno. (Edi Triyono)