Dewan Energi Nasional Tengah Menyusun Peta Jalan Energi Nuklir

Jakartakita.com – Dewan Energi Nasional tengah menyusun peta jalan (roadmap) energi nuklir.

Roadmap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ini telah ditetapkan dalam Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) hingga 2050.

“Pembangkit nuklir sudah pada tahapan aman. Selain itu, energi nuklir juga menghasilkan harga lebih murah dibandingkan energi lain,” ujar Anggota Dewan Energi Nasional, Abadi Purnomo, di acara diskusi bertajuk ‘Sejahterakah Masyarakat Dengan Energi Baru Terbarukan?’ di Aditorium SINDO, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Menurut Abadi, masyarakat tidak perlu khawatir terkait keberadaan energi nuklir di Indonesia.

Ia pun mengaku, teknologi energi nuklir telah dapat dipertanggungjawabkan kendati untuk membangun pembangkit listriknya membutuhkan biaya besar.

“Saya sempat mengunjungi PLTN Fukushima di Jepang dimana teknologinya sudah canggih dan aman, walaupun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir membutuhkan biaya besar sekitar USD7 juta per megawatt (MW),” kata dia.

Ditambahkan, teknologi PLTN di Jepang telah dibuat lebih canggih pasca dilanda gempa beberapa tahun lalu.

“Bahkan kubahnya ditabrak pesawat tidak akan hancur dan gempa 8 SR tidak akan gerak,” ungkapnya.

Lebih lanjut diungkapkan, PLTN mampu menghasilkan kapasitas sebesar 1.000 – 2.000 MW. Pembangunan PLTN tersebut tak lain untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia yang diperkirakan ke depan akan terus meningkat secara pesat.

“Tak perlu menunggu energi fosil habis dulu baru membangun PLTN. Lebih baik disiapkan sedini mungkin,” kata dia.

Menurut Abadi, peta jalan energi nuklir telah disetujui Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna ke tiga Dewan Energi Nasional.

“Sesuai rapat paripurna, seharusnya kita sudah membangun PLTN karena membutuhkan waktu lama 7-10 tahun. Bahkan di India pembangunan PLTN sampai 16 tahun,” ucapnya.

Selain membangun energi nuklir, lanjutnya, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) juga harus di dorong secara masif. DEN tetap mendorong target pengembangan EBT tercapai 23 persen sampai 2025.

“Kami tetap mendorong pengembangan EBT hingga 23 persen sampai 2025. Memang salah satu kendalanya terkait pendanaan dengan tingkat bunga rendah,” ujar dia.

Meski demikian, lanjut dia, pemerintah telah berupaya untuk mencari solusi finansial agar pendanaan untuk proyek EBT bagi para pengembang bisa terbantu. Salah satunya, dengan mengajak pemangku kepentingan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membicarakan masalah kemudahan pendanaan proyek EBT. OJK pun bersedia membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Sementara itu, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Pajak, Wahyu Winarno mengungkapkan, selain pendanaan, kendala mengembangkan EBT terkait kebijakan fiskal dan non fiskal. Pasalnya, pengembangan EBT hingga kini masih berbenturan terkait kebijakan fiskal dengan energi fosil. Kebijakan insentif untuk EBT juga harus merasionalisasi kebijakan mengenai subsidi untuk BBM.

“Sebab itu, jika kita ingin mengembangkan EBT, maka harus memberikan insentif. Kemudian untuk fosil harus diberikan disinsentif,” kata Wahyu.

Lebih rinci dijelaskan, realisasi investasi paling besar berasal dari panas bumi sebesar USD1,21 miliar. Kemudian aneka EBT USD718 juta, disusul investasi bioenergy USD72 juta dan terakhir USD5 juta  berasal dari investasi konservasi energi.

Tahun ini, rencananya akan ada 512 MW pembangkit EBT yang akan dibangun. Terdapat 11 wilayah prioritas pengembangan EBT yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Total potensi EBT sekitar 225 Giga Watt (GW). (Edi Triyono)