Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dinilai Penting Dalam Upaya Penerapan JKN

Jakartakita.com – Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di negara-negara Asia Pasifik dinilai memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat secara umum, khususnya dalam hal akses, baik akses terhadap obat-obatan, maupun terhadap pelayanan kesehatan.

Guna mencapai hal tersebut, inisiatif digital dan teknologi dunia kesehatan perlu diterapkan secara luas. 

Pemanfaatan sistem informasi yang besar ini dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sehingga semakin mendorong peningkatan kesehatan setiap orang.

Menangkap fenomena tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan The SMERU Research Institute, dan didukung oleh PT Novartis Indonesia, menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Asia Pacific Future Trends Forum Ke-12 pada tanggal 20-21 November 2019 lalu, di Jakarta.  

Adapun ajang Asia Pacific Future Trends Forum adalah sebuah forum internasional tahunan, di mana para pemangku kepentingan dari negara-negara Asia Pasifik bertemu dan berdiskusi tentang perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam sistem kesehatan.

Di ajang yang kali ini mengangkat tema “Roadmap to National Health Insurance: Acceleration through Public-Private Partnership” (Peta Jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional: Akselerasi melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta), dihadiri oleh pembicara dari beberapa negara, seperti; Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, dan Thailand.

Di kesempatan ini, Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan, bahwa Jaminan Kesehatan Nasional adalah komitmen pemerintah Indonesia untuk memajukan sumber daya manusia agar mencapai Indonesia Maju di tahun 2045. 

“Untuk menjangkau lebih dari 265 juta penduduk Indonesia, kita perlu meningkatkan dan menyempurnakan penerapannya. Saat ini, bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah membiayai kurang lebih 135 juta jiwa atau sekitar setengah jumlah penduduk,” ungkap  Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Kamis (21/11).

Dijelaskan, sebanyak 96,6 juta jiwa dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 38,4 juta jiwa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. 

Lebih lanjut, Menteri Terawan menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat program JKN sebagai upaya memperkuat sistem kesehatan masyarakat di Indonesia. 

“Melihat luasnya cakupan serta banyaknya peserta yang perlu dikelola, mendorong kita mengarahkan program-program kepada Health 4.0. Di mana, inovasi terkini seperti pemanfaatan big data dan digital, akan dapat meningkatkan informasi tentang patient’s journey serta memperkuat sistem kesehatan kita. Namun, kami tidak dapat melakukannya sendiri, perlu adanya sinergi yang kuat antara sektor publik dan swasta,” paparnya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St selaku Direktur The SMERU Research Institute menjelaskan bahwa pihaknya selalu berkeinginan mengajak para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dari negara-negara sahabat di Asia Pasifik untuk saling berbagi dan berdiskusi seputar praktik sistem kesehatan yang dilakukan guna mencapai sistem kesehatan yang inovatif dan lebih mapan.

“Dengan sistem JKN yang besar seperti Indonesia, pemanfaatan analitika big data menjadi sangat penting untuk memonitor dan meningkatkan pelayanan. Dan tentunya, ekosistem yang besar seperti JKN ini memerlukan platform teknologi digital yang andal untuk memastikan akurasi analisa yang dihasilkan,” ucap Widjajanti Isdijoso. 

“Sangat penting bagi para ahli dan pemangku kepentingan duduk bersama untuk merumuskan peningkatan pelayanan kesehatan yang menyeluruh melalui best practice sharing. Ini merupakan inti dari diselenggarakannya Future Trends Forum,” sambung Jorge Wagner, Presiden Direktur PT Novartis Indonesia. (Rully)