Polri Siapkan Pasukan FPU Untuk Penugasan PBB di Negara Konflik

Jakartakita.com – Setiap negara punya kewajiban untuk turut serta dalam rangka menjaga perdamaian dunia.

Adapun seluruh negara di muka bumi ini berlomba-lomba memberikan kontribusi, baik dalam bidang militer, sipil, serta kepolisian.

Dalam hal ini, Indonesia beruntung karena Polri di tunjuk oleh PBB terkait pengiriman delegasi sebagai pasukan Formed Police Unit (FPU) di satu misi PBB.

Karomisintel Hubungan Internasional Polri, Brigjen Krishna Murti mengatakan, pihaknya masih menunggu kabar dari PBB terkait misi tersebut.

“Rencana keberangkatan menunggu hasil assesment dari tim Assessment and Advisory Visit (AAV). Itu sangat tergantung dari PBB, kita tidak bisa menentukan. Tapi janji mereka, tidak lebih dari satu bulan keputusannya.

Intinya, kami tunjukkan kepada PBB, kesiapan personil POLRI. Dan, kami siap  ditempatkan di seluruh negara konflik. Itu yang kami tunjukkan dan nanti akan dilihat bersama dengan misi PBB,” ucap Krishna, usai melihat aktrasi FPU di Cikeas, Senin (23/4/2018).

Dijelaskan, sebagai tahap awal, tim AVV melakukan pengecekan terhadap kesiapan pasukan di Pusat Latihan Multi Fungsi Brimod, Cikeas, Jawa Barat.

Adapun delegasi yang melakukan pengecekan antara lain; Ata Yenigun Chief of Selection and Recruitmen UNDPKO, Younese Greffi Reprentative dari Logistic DFS (Department Field Support). Selain itu, juga ada dari UNSAAT Tim terdiri dari Osama Police Advicer UNAMID dan Kellen Police Advisee UNMISS.

Menariknya, Polwan (polisi wanita) juga dilibatkan dalam misi PBB untuk pertama kalinya dalam bentuk pasukan bukan individual. Sehingga komposisinya, 200 pasukan yang terdiri dari 40 SWAT (tim khusus) dimana Polwan juga turut ambil bagian.

“Tujuannya untuk memastikan Indonesia siap mengirimkan pasukan dan logistik untuk mendukung perdamaian dunia, baik menyangkut kesiapan fasilitas, sarana, prasarana, perlengkapan, senjata serta performance atau kemampuan,” jelas Krishna.

Lebih lanjut diungkapkan, dalam waktu dekat PBB akan memutuskan apakah Indonesia masuk dalam daftar utama sebagai pasukan perdamaian. Hal ini diakui Khrisna sebagai kebanggaan bagi Polri dan bangsa Indonesia.

Sementara untuk penempatan, menurut Khrisna, hal tersebut merupakan hak penuh PBB. Meski demikian, saat ini ada tiga misi alternatif, diantaranya misi perdamaian PBB di Sudan, Mali dan Afrika Tengah.

“Jadi itu betul-betul tidak bisa tergantung kita,” tuturnya.

Jika Indonesia lolos seleksi, lanjut Khrisna, maka PBB akan mengajukan salah satu negara yang akan menjadi wilayah untuk penempatan pasukan perdamaian PBB asal Indonesia. Dan Indonesia, bebas memutuskan apakah akan menerima tugas tersebut atau tidak.

“Kalau Indonesia menerima, maka akan terjadi MoU antara Pemerintah Indonesia dengan PBB dan Polri akan melaksanakan MoU itu atas keputusan politik Pemerintah Indonesia,” jelas Krishna.

“Kedepannya, kontingen baru ini, ketika pergi akan memberikan yang terbaik mereka dari penugasan misi PBB ke luar negeri. Sedangkan ketika mereka pulang, akan memberikan kontribusi menjadi agen-agen perubahan, perbaikan dan meningkatkan kapabilistas POLRI dalam melayani masyarakat,” pungkas Krishna.  (Edi Triyono)