“Saya minta ke Pak Menteri (Tenaga Kerja) kalau ada tugas mau dijadikan model, kami DKI siap menerima. Kami ingin formula UMP lebih jelas jadi nggak perlu orang demo-demo KHL. Karena DKI tidak tertutup. Orang yang sudah lama kerja di Jakarta mau bikin KTP di DKI silakan saja wong sama-sama Indonesia,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, Senin (23/2).
Namun, Ahok tidak ingin campur tangan dengan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di provinsi lain. Sebab Pemprov DKI Jakarta ingin fokus pada BLK miliknya sendiri.
“DKI tidak mengurusi BLK provinsi lain. Kami sendiri ada 7 BLK. Kami juga mau adakan pelatihan juru masak di rumah,” terangnya.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengungkapkan, pihaknya telah menjalin upaya untuk menekan biaya pengeluaran buruh. “Jadi soal pelatihan ini isu penting karena akan menghadapi MEA pada Desember 2015. Kami ingin mendorong sertifikasi profesi,” pungkas Hanif.