Soal Lahan, Pemerintah Lanjutkan ‘Kebijakan Satu Peta’

Jakartakita.com – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago seusai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (19/3/2015) malam, mengungkapkan, Pemerintah akan meneruskan kebijakan satu peta (one map policy) untuk menghilangkan potensi konflik atas penguasaan lahan, yang selama ini masih terjadi diantara berbagai kelompok kepentingan.

“Ini wacana lama untuk menyatukan satu peta karena selama ini banyak instansi pemerintah yang mempunyai peta sendiri-sendiri, belum lagi peta yang dibuat pihak swasta, sehingga merancukan pembangunan,” kata Andrinof.

Ia menambahkan, prioritas wilayah yang segera dipetakan untuk mewujudkan rencana ini adalah kawasan pantai utara Jawa serta Kalimantan, karena disana sering terjadi konflik sosial yang diakibatkan oleh perebutan lahan.

“Wilayah Jawa khususnya Pantura, kemudian Kalimantan, karena disana paling banyak ditemukan tumpang tindih atau konflik pemanfaatan lahan,” katanya.

Andrinof memastikan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan menyelesaikan peta ini secara mendetail, untuk menuntaskan masalah tumpang tindih kepemilikan tanah yang sering menghambat pembangunan.