Utang RI Terus Meningkat, Tapi Masih Menarik Minat Kreditor
Jakartakita.com – Utang menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah ataupun swasta untuk bisa menggerakkan dapur perekonomiannya. Apalagi bagi Indonesia, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur diberbagai wilayah nusantara.
Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (24/1/2015) melaporkan bahwa hingga Februari 2015, tercatat total utang pemerintah pusat mencapai Rp 2.744,36 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan posisi bulan sebelumnya (Januari) yaitu Rp 2.702,29 triliun.
Namun demikian, walaupun jumlah hutang semakin meningkat, Indonesia masih menarik minat kreditor – Negara-negara/lembaga dunia untuk memberikan hutang/pinjaman.
Per Februari 2015 saja, utang luar negeri (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 687,45 triliun (25,2% dari total utang pemerintah). Jumlah ini naik dari bulan sebelumnya Rp 681,27 triliun.
Saat ini, tercatat ada tiga Negara dan dua lembaga dunia, yang paling banyak memberikan ‘bantuan’ ke Indonesia.
Negara dan badan dunia tersebut adalah :
1. Jepang
Negeri Matahari Terbit ini adalah kreditur terbesar Indonesia. Per Februari 2015, utang pemerintah Indonesia ke Jepang mencapai Rp 219,04 triliun atau 31,7% dari total pinjaman luar negeri.
2. Bank Dunia (World Bank)
Pemberi utang luar negeri terbesar kedua adalah Bank Dunia. Jumlah utang Indonesia ke Bank Dunia per Februari 2015 mencapai Rp 180,1 triliun. Ini adalah 26,1% dari total utang luar negeri pemerintah.
3. ADB (Asian Development Bank)
Utang dari ADB per Februari 2015 adalah Rp 109,69 triliun. Jumlah ini adalah 15,9% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.
4. Perancis
Sampai Februari 2015, utang Indonesia ke Prancis mencapai Rp 25,02 triliun. Jumlah tersebut adalah 3,6% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.
5. Jerman
Hingga Februari 2015, utang pemerintah Indonesia ke Jerman mencapai Rp 20,64 triliun. Ini adalah 3% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.