Info Jakarta - Semua Tentang Jakarta

Pemblokiran Situs Tanpa Proses Hukum Dinilai Buruk Bagi Kebebasan Berpendapat

234
situs di blokir
foto : istimewa

Jakartakita.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai, pemblokiran 22 situs oleh Pemerintah, tanpa dasar hukum dan proses hukum yang jelas, transparan dan bertanggung jawab akan berdampak buruk bagi kebebasan berpendapat.

Dalam pernyataan persnya, AJI menyatakan, prosedur pemblokiran tersebut berpotensi memberangus kebebasan berpendapat warga negara yang merupakan hak asasi yang diatur dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945.

Meski begitu, AJI berpendapat, konten yang disampaikan dalam beberapa situs tersebut menentang pluralisme, menyerang keyakinan tertentu, atau menyebarluaskan kebencian, namun mekanisme untuk memberangus mereka harus melalui prosedur hukum yang sah dan konstitusional.

“Pemberangusan hak warga negara dalam sebuah negara hukum hanya bisa ditentukan oleh undang-undang atau melalui putusan pengadilan. Dalam hal pemblokiran 22 situs ini, salah satu dari dua prosedur ini tidak terpenuhi,” tulis pernyataan pers tersebut, seperti dilansir Kompas.com, Rabu (1/4/2015).

AJI juga menyatakan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak ada menyebut secara eksplisit mengenai pemblokiran sebuah situs.

Selain itu, dalam UU ITE tidak mengatur ada kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir sebuah situs. Meskipun ada peraturan menteri yang mengatur soal pemblokiran, AJI menilai itu sebuah abuse of power.

AJI mendukung langkah beberapa organisasi sipil yang sudah mengajukan judicial review peraturan tersebut ke Mahkamah Agung karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

IndonesianEnglishDutchChinese (Simplified)Malay
%d bloggers like this: