Jakartakita.com
Berita Jakarta, Info Jakarta Terkini, Berita Nasional, Bisnis Jakarta

Polemik Soal Transportasi Antar Angkutan Umum, Mirip Yang Terjadi di Tahun 1971

419
foto: Jakartakita.com/Indah Purwati
foto: Jakartakita.com/Indah Purwati

Jakartakita.com – Sekretaris Jenderal Jaringan Kemandirian Nasional, Priyo Pamungkas Kustiadi menilai, kontroversi transportasi antar angkutan umum pada saat ini, pernah terjadi pada tahun 1971 silam.

“Pada tahun 1971, fenomena taksi plat hitam hits pada saat itu. Gubernur Ali Sadikin kemudian membuat aturan taksi harus memiliki badan hukum,” kata Priyo, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/3/2016).

Saat itu, tutur Priyo, kemudian dibuat aturan tentang perusahaan taksi minimal memiliki 100 kendaraan. Akibatnya, hanya pengusaha dari perusahaan besar saja yang mampu mendapat pinjaman dari pihak perbankan.

Kemudian, sejumlah taksi tanpa izin, yang dikenal dengan sebutan “taksi bodong”, akhirnya membentuk koperasi dan tahun 1972 terbentuk Koperasi Taksi sebagai pelopor koperasi taksi pertama.

“Kondisi tersebut, persis kejadiannya dengan booming Grab dan Uber sekarang,” katanya.

Artikel Terkait
1 daripada 28

Permasalahan saat ini, menurut Priyo, berujung di regulasi, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ia mengingatkan, solusi membentuk koperasi sudah dilakukan oleh pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi, dan untuk transportasi sepeda motor bisa saja dengan kebijakan bersama membuat tanda khusus di sepeda motor dan diperbolehkan untuk ojek.

Bahkan, ada usul bahwa pekerja angkutan umum disertifikasi layaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPTKI).

“Semisal dengan stiker sebagai bea pajak bisnis transportasi, atau kartu khusus ojek. Sama halnya dengan TKI yang miliki sertifikasi dari balai kerja BNPTKI. Nah resmi toh,” catatnya.

Namun demikian, ia juga mengingatkan, agar perusahaan taksi besar juga mawas diri, intropeksi atas pelayanan yang dibuat karena perkembangan perdagangan secara elektronik (e-commerce) meningkat.

Namun, dikemukakannya pula, sisi hukumnya masih lemah tanpa disadari ketika pengguna transportasi dalam jaringan (daring) Internet mendaftarkan nama, email, nomor telepon, alamat jemput, tujuan dan kartu kredit. (Sumber : Antara)

 


Pasang Iklan Gratis @ jakartakita.com - klik iklan.jakartakita.com

Interested in writing for Jakartakita.com? We are looking for information and opinions from experts in a variety of fields or others with appropriate writing skills.
The content must be original on the following topics: lifestyle (beauty, fashion, food), entertainment, science & technology, health, parenting, social media, and sports.
Send your piece to redaksi@jakartakita.com

Open chat
1
Hello can we help you?