Jakartakita.com – Masih soal pro-kontra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal memimpin salah satu BUMN, pada Senin (18/11) kemarin, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan penolakannya sehubungan rencana penempatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pimpinan PT. Pertamina (Persero).
Dalam keterangan pers di Jakarta, Dicky Firmansyah selaku Sekretaris Jenderal FSPPB menilai, bahwa pemilihan pemimpin PT Pertamina (Persero) harus dipilih dengan sangat hati-hati serta mempertimbangkan segala aspek, seperti tertuang dalam Permen BUMN Nomor PER-O3/MBU/02/2015.
“Mulai dari latar belakangnya, pengalaman kerja dan prestasinya di bidang korporasi, pemahaman terhadap isu-isu strategis dalam proses bisnis migas dari hulu ke hilir, berperilaku yang baik, berdedikasi yang tinggi untuk tercapainya visi dalam industri energi dunia, yang semua ini merupakan persyaratan materiil dalam menjadi pimpinan BUMN,” jelasnya.
Ditambahkan, sosok yang pas adalah yang memiliki kemampuan dalam mengelola asset negara yang demikian besar termasuk bagaimana kemampuannya memimpin dan bekerjasama dengan seluruh komponen utama di perusahaan.
“Prinsip The Right Man on The Right Place akan selalu menjadi tolok ukur, akan dibawa kemana perusahaan ini dimasa mendatang,” terangnya lagi.
Lebih lanjut diungkapkan, PT Pertamina (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis, yang memiliki aset luar biasa, yang bertanggungjawab melayani hajat hidup rakyat banyak, yang tetap dituntut menghasilkan keuntungan untuk negara, sehingga harus dipimpin oleh orang yang tepat, bukan hanya professional, jujur, bersih, berani, tapi juga berintegritas tinggi, yang sanggup memimpin dan memberikan contoh teladan yang baik bagi seluruh pekerja PT. Pertamina (Persero).
“Pemilihan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut merupakan suatu preseden buruk bagi perusahaan, karena rekam jejaknya tidak memenuhi kriteria seperti yang tersebut di atas dan akan mengganggu penegakan Good Corporate Governance (GCG) di PT Pertamina (Persero) dan tertuang di dalam tata nilai perusahaan 6C, yaitu; Clean, Confident, Commercial, Competitive, Customer Fokus dan Capable,” tegasnya.
“Jadi, rencana penempatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pimpinan BUMN akan berpotensi cacat persyaratan materiil, dimana rekam jejak yang bersangkutan tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bidang bisnis migas dari hulu sampai hilir,” jelas Dicky lagi.
Sementara itu, sebelumnya, di tempat terpisah, Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Bahkan, mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu menilai Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN.
“Saya rasa oke (Ahok menjadi pimpinan BUMN), kenapa tidak?” ucap Buya.
Lebih lanjut, Buya juga menyampaikan bahwa Ahok mempunyai pengalaman dalam memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Selama Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta cukup sukses menjalankan tugas-tugasnya. Karena itulah, Ahok tentu juga bisa menjalankan tugasnya memimpin BUMN,” tegas Buya, seperti dilansir kanal YouTube KompasTV, Minggu (17/11). (Edi Triyono)