Take a fresh look at your lifestyle.

4 Provinsi Bakal Jadi Tuan Rumah Asian Games 2018

0 3,293

Tiket Pesawat Murah Airy

logo asian games 2018Jakartakita.com –  Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah dari ajang kompetisi olahraga bergengsi ASIAN Games 2018. Namun, tidak seperti rencana semula, ASIAN Games 2018 tidak hanya digelar di ibu kota Jakarta dan Palembang. Tetapi juga di Jawa Barat dan Banten.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani usai memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Sebelumnya, Olympic Council of Asia (OCA) telah menetapkan nama resmi Asian Games 2018 adalah Asian Games Jakarta-Palembang 2018. Hal tersebut merupakan pertama kalinya nama resmi Asian Games dengan dua kota di dalamnya.

Puan menyatakan, Asian Games 2018 akan sukses dengan melibatkan semua pihak. Ia telah meminta Mensesneg untuk segera menyelesaikan proses administrasi untuk pembangunan infrstruktur. Termasuk wisma atlet yang sempat menjadi polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja  Purnama (Ahok) dengan DPR.

Related Posts
1 daripada 427

Menurut Puan, persiapan tempat pertandingan dan wisma atlet termasuk renovasi Gelora Bung Karno dan pembangunan wisma atlet Kemayoran dalam tahap persiapan administrasi, baik terkait dengan dokumen perencanaan program dan kegiatan dalam APBN dan APBD, maupun terkait dengan administrasi status hukum dari aset yang akan dibangun.

Sedangkan untuk Inpres yang memuat pembagian tugas dalam penyelenggaraan Asian Games sudah dalam tahap akhir dan sedang menunggu ditetapkannya rancangan utama Asian Games oleh ketua panitia nasional.

Presiden telah memberlakukan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVII 2018.

Pemerintah berupaya melibatkan semua pihak termasuk tokoh-tokoh olahraga dan melakukan koordinasi intensif untuk membangun sinergi lintas Kementerian dan Lembaga, termasuk BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

Tinggalkan komen