Pemprov DKI Tagih Hutang Kedubes Australia Sebesar Rp37 miliar

Jakartakita.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menagih tunggakan hutang Kedutaan Besar Australia sebesar Rp37 miliar dari denda Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan dan Tanah (SP3L).

“Pokoknya saya mau tagih hutangnya. Minggu ini akan saya panggil lagi . Kan lumayan 37milyar masuk kas daerah,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/4/2015).

“Kalau mereka gak mau bayar juga, kami akan larang mereka lewat jalan raya. Jalan di depan Kedubes akan kami tutup menggunaan truk panjang. Mereka mau kemana-mana naik helikopter saja,” sambung Heru.

Dia memaparkan, pihak Kedubes Australia belum membayar tunggakan SP3L sejak Oktober 2011 hingga saat ini. Menurut Heru, alasan pemerintah Negeri Kangguru tersebut menunggak hutang, karena ingin minta keringanan.

“Kalau mau minta keringanan hutang, ya silakan saja ngomong langsung ke pemerintah pusat. Penyelesaian masalahnya government to government,” ujarnya.

Heru juga menilai, langkah pihak Kedubes Australia yang mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi gerah dan tak segan melakukan tindakan.

Menurutnya, tanah kedutaan itu memang hak negara bersangkutan. “Namun, jangan lupa kalau jalan dan fasilitas umum yang ada di sekitarnya milik Negara,” jelasnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, juru bicara Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Laura Kemp, membantah klaim Pemerintah DKI Jakarta yang menyebut negaranya berutang senilai Rp30-36 miliar saat membeli lahan untuk gedung kedutaan baru Australia yang akan berlokasi di kawasan Patra, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Kemp, Pemerintah Australia selalu mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.

“Kami juga telah melakukan diskusi panjang dengan beberapa pejabat dari DKI Jakarta dan diskusi ini masih terus berlangsung,” kata Kemp, seperti dilansir Viva.co.id beberapa waktu lalu.