Menko Darmin : Persoalan Pajak Air Permukaan Inalum Harus Adil

Jakartakita.com –  Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengaku akan mengkaji terlebih dahulu persoalan pajak air permukaan (PAP) yang menjadi konflik antara Pemprov Sumut dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) dan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait.

“Di antaranya menteri keuangan, dirjen pajak, dan pihak-pihak lainnya,” kata Darmin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/12) lalu.

Namun Ia juga menyatakan bahwa, Pemprov Sumut harus adil dalam menentukan besaran pajak terhadap perusahaan di wilayah Sumut.

“Pajak air permukaan (PAP) itu harus adil,” kata Darmin.

Asal tahu saja, Inalum keberatan dengan langkah Pemprov Sumut yang menagih PAP terhadap Inalum berdasarkan tarif industri progresif sebesar Rp1.444/m3, di mana pajak selama 1 tahun PT Inalum (Asahan II) mencapai Rp500 miliar lebih.

Hal tersebut dinilai tidak adil, terutama ketika dibandingkan dengan PAP yang dikenakan terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang notabene juga merupakan BUMN.

Oleh karenanya, Inalum minta Pemprov mengganti beban pajaknya berdasarkan tarif pembangkit listrik, bukan tarif industri.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ir. H.A. Hafiz Tohir meminta pemerintah pusat agar segera turun tangan mengatasi masalah PAP Inalum dengan Pemprov Sumut.

DPR tak ingin persoalan ini terus berlarut-larut, apalagi Inalum merupakan salah satu BUMN yang cukup besar memberikan keuntungan bagi negara.

“Saya kira pemerintah pusat dan kementerian terkait serta Pemda Sumut yang harus clear-kan,” tandas Hafiz.