Aliansi Kebangsaan : Pemerintah Jangan Mau Kalah Sama Mafia!
Jakartakita.com – Upaya untuk mewujudkan substansi demokrasi dan melakukan penyadaran serta penanaman kembali nilai-nilai luhur kebangsaan (Pancasila dan UUD 1945) yang mulai tergerus pada kalangan generasi muda, terus dilakukan sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Jaring Cendekia – Aliansi Kebangsaan, dengan cara melakukan forum diskusi yang dilakukan rutin setiap bulan.
Di acara forum diskusi yang digelar Jumat (14/8/2015) kemarin di sebuah hotel di Jakarta, beragam topik pembahasan dimunculkan oleh para peserta diskusi, yang dihadiri antara lain; Pontjo Sutowo (salah satu pendiri Aliansi Kebangsaan), Dr. Yudi Latif, Fachry Ali, MA, Prof. Dr. Saafroedin Bahar, dan Prof M. Dawam Rahardjo.
Salah satunya adalah isu atau permasalahan soal tanah (land reform) dan undang-undang Agraria. Dalam hal ini, Jaring Cendekia – Aliansi Kebangsaan menilai Pemerintah masih berpihak kepada para korporasi atau pengusaha dan telah melakukan ‘tindak kekerasan’ terhadap warga negara, khususnya para pemilik tanah Adat/ulayat yang menyebabkan mereka ‘tersingkir’ dari wilayah dan akar budayanya yang selama turun temurun telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.
Pasalnya, tanah atau hutan yang sejak turun temurun ditinggali oleh warga masyarakat tersebut, kini telah dikuasai para pengusaha yang telah memperoleh izin dari Pemerintah untuk mengelola dan menjadi hutan produktif (kebun sawit, misalnya).
Mengenai hal ini, telah banyak kasus yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah yang menimpa warga masyarakat suku Anak Dalam atau sering disebut Orang Rimba di Jambi dan kasus serupa juga terjadi pada suku Dayak di Kalteng. Kasus-kasus lain yang serupa diyakini juga terjadi di wilayah lain di Indonesia.
“Saya kira, Negara dalam hal ini Pemerintah yang berkuasa sekarang perlu segera bertindak jika tidak ingin anak bangsa mengalami perpecahan di kemudian hari,” kata Dawam Rahardjo.
“Pemerintah jangan mau kalah oleh para mafia,” sambungnya.
Selain mengangkat isu soal land reform, isu soal kondisi sosial dan politik terkini juga dimunculkan dan menjadi perbincangan/diskusi yang hangat.
Misalnya saja soal reshuffle kabinet Presiden Jokowi-JK yang dinilai banyak menempatkan orang baik namun ditempat yang salah (the good man on the wrong place).
Kelompok Jaring Cendekia – Aliansi Kebangsaan sendiri merupakan kumpulan para cendekia yang berinisiatif untuk menata ulang Indonesia dan memulihkan kembali kondisi bangsa agar bisa kembali pada nilai-nilai luhur bangsa (Pancasila dan UUD 1945) dan prinsip-prinsip negara hukum (nomokrasi).