Pemerintah Libatkan Kejagung dan BPK Kawal Streamlining BUMN
Pemerintah membentuk Tim Pengawalan Streamlining BUMN yang melibatkan Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, dan Kementerian Hukum untuk memastikan penyehatan BUMN berjalan transparan dan sesuai aturan.