Pemprov DKI Akan Menyerahkan Pengelolaan Fasilitas Umum ke Pihak Swasta
Jakartakita.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikabarkan akan mengajak pihak swasta untuk mengelola fasilitas umum di wilayahnya seperti gedung olahraga, taman, halte, sampai jembatan penyebrangan dengan sistem lelang. Pasalnya, selama ini dana untuk pengelolaan sarana-sarana itu sangatlah besar, namun hasil kerjanya tidak maksimal.
“Misalnya Gelanggang Olah Raga, semua yang mengelola akan dikerjasamakan oleh pihak swasta. Jadi Pemda tidak perlu perlu menggelontorkan dana Rp 10-20 miliar untuk merawat,” ujar Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut Heru, selama ini dengan biaya sebegitu besarnya, pengelolaan GOR dirasa tidak maksimal, bahkan cenderung berantakan, dan nampak tidak terawat dengan baik. “WC nya bau,” tandas Heru.
Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta, sangat yakin jalinan kerjasama dengan pihak swasta tersebut akan berhasil, dan masyarakat pun akan dapat fasilitas yang lebih baik. Sudah tentu tanpa perlu menghabiskan banyak anggaran dari pemerintah. “Kami tidak akan mengeluarkan uang perawatan lagi, dan semua dititipkan pada mereka (swasta),” papar Ahok.
Sementara itu, selain mampu menghemat anggaran, pelelangan ini juga dinilai dapat memperbaiki kualitas kerja. “Jadi kalau kerjasama dengan swasta, gedungnya bisa bagus dan bertaraf internasional,” tandas Heru. Masyarakat, terutama para pelajar pun, bisa mengakses fasilitas tersebut secara gratis. “Kalau ada swasta yang mau mengelola GOR ini, kami minta jatah saja berapa jam untuk anak sekolah,” ungkap Heru.
Tak hanya gelanggang olahraga, Ahok juga dikabarkan akan melelang pengelolaan taman pada pihak swasta, ini dilakukan agar mendapatkan kualitas yang lebih baik. Di samping itu juga untuk menghemat anggaran.
“Taman yang besar seperti Lapangan Banteng pengelolaannya lebih baik kasih swasta. Contoh, sekarang untuk Taman Lapangan Banteng, biaya gaji, perawatan, macam-macam, bisa Rp 10 miliar lebih pertahun. Setiap mau perbaikan Rp 15-20 miliar lagi. Tiap tahun terus begitu,” kata Ahok. Namun meski sangat besar dana yang digelontorkan, tetap saja masyarakat merasa tidak bisa nyaman menggunakan fasilitas tersebut.
“Nah sekarang kamu berani tidak nongkrong malam-malam di Lapangan Banteng? Tidak berani kan?” imbuh Ahok.
“Kalau dilelangkan kepada swasta, akan dibuat perjanjian, mereka harus berani jamin 24 jam keamanan ditempat tersebut. Satpam, CCTV, semua dari dia. Seluruh warga DKI berhak masuk secara gratis dan Pemprov tidak keluar uang. Siapa yang diuntungkan?” tegas mantan Bupati Belitung Timur ini kepada awak media.
“Saya kira orang Jakarta pun pasti tidak peduli ini dikelola swasta atau siapa, yang penting bersih, aman, dan nyaman. Pertanyaannya swasta ada yang mau tidak?” ujar Ahok.
Sementara itu, proses pelelangan fasilitas umum di Jakarta ini sendiri diperkirakan akan berlangsung mulai Juni 2015 mendatang.