Dana non-Perbankan Bakal Digenjot untuk Dorong Pembiayaan Infrastruktur

Jakartakita.com – Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, akan mendorong pembiayaan infrastruktur dengan menggunakan dana non-perbankan yang disediakan lembaga pemerintah, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai fasilitator penggalang dana non-perbankan.

Dia juga mengatakan, mekanisme penggunaan dana non perbankan sejatinya juga bisa berasal dari dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tabungan pensiun, hingga asuransi.

“Untuk tahap awal dana non-perbankan yang terkumpul bisa senilai Rp40,37 triliun. Di mana dana tadi akan digunakan untuk pembiayaan proyek Jalan Tol Trans Jawa,” ungkapnya, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Bambang, pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan perbankan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat adanya keterbatasan.

Pasalnya, likuiditas di perbankan nasional terbatas, yang tercermin dari rendahnya porsi Dana Pihak Ketiga (DPK) dibandingkan di negara tetangga.

“Dana deposito kita itu masih relatif rendah, 40,7 persen dari PDB. Jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura yang sudah mencapai 137 persen depositonya terhadap PDB, Malaysia 94 persen dan bahkan Filipina 55 persen,” tandas Bambang.