DPRD DKI Jakarta

Jakartakita.com – Jika disetujui DPRD DKI Jakarta, Pemkot Depok bakal mendapat dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta senilai Rp30 miliar. "Kami sudah usulkan sekitar Rp500 miliar, namun yang disetujui sekitar Rp30 miliar, yang kini…

Jakartakita.com – DPRD DKI Jakarta diminta segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Revitalisasi Pelabuhan Muara Angke. Dengan melakukan revitalisasi, pelabuhan Muara Angke akan mampu meningkatkan perekonomian nelayan.…

Jakartakita.com - Hari ini, Selasa (22/3/2016), ribuan sopir angkot kembali menggelar unjuk rasa. Selain Paguyuban Pengemudi Angkatan Darat (PPAD) yang akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, rencananya ribuan massa dari…

Jakartakita.com - Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 antara Pemprov dan DPRD DKI batal…

Jakartakita.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan berjalannya kebijakan pemakaman gratis bagi warga yang memiliki keterangan sebagai keluarga miskin (Gakin). Tak hanya itu, Pemprov menjamin tidak ada  calo makam yang kerap…

Jakartakita.com - Peluang emas pembalap muda kebanggaan Indonesia, Rio Haryanto, untuk bergabung dengan tim Formula 1 (F1) diprediksi akan pupus. Hal tersebut terjadi lantaran sampai saat ini tak mendapat sokongan dana yang memadai.…

Jakartakita.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya rencana besar demi memajukan olahraga otomotif nasional. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan membangun sirkuit bertaraf Internasional. Wacana ini muncul setelah Gubernur DKI…

Jakartakita.com – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, menyepakati untuk mencoret alokasi anggaran untuk dipinjamkan ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro), badan usaha milik daerah DKI Jakarta yang bergerak di bidang…

Jakartakita.com - PT Transportasi Jakarta mengusulkan besaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 sebesar Rp 1 triliun. Besaran dana itu bakal dibelanjakan untuk meningkatkan layanan…

Jakartakita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengkritik anggaran penyusunan pidato Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diajukan Biro Kepala Daerah dan Kerja sama Luar Negeri. Menurut Dewan, dana pembuatan teks…

Jakartakita.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik menyatakan bahwa DPRD DKI mengambil sikap mencekal proyek reklamasi pantai utara Jakarta, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun…

Jakartakita.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima rapor merah dalam hasil rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada 2014, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/4/2015). Ada 11 poin…

Jakartakita.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menginginkan pembangunan "Giant Sea Wall" atau Tanggul Laut Raksasa di wilayah DKI Jakarta jangan terburu-buru dan harus melalui kajian komprehensif dari berbagai pihak…

Jakartakita.com - Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  menilai penyusunan rancangan RAPBS DKI Jakarta 2015, tidak rasional. Sebab, belanja gaji pegawai lebih tinggi ketimbang…

Jakartakita.com – Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, mempertanyakan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan para anggota DPRD DKI Jakarta, terkait masih tingginya total piutang pajak…

Jakartakita.com - M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta pada Jumat (20/3/2015) di Jakarta, mengatakan mayoritas fraksi di DPRD sepakat dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) dalam APBD DKI 2015. Menurut Taufik, Hal ini yang akan…

Jakartakita.com - Di tengah kisruh RPBD DKI, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyinggung soal gaji dan tunjangan anggota DPRD dan mengancam akan memotong tunjangan yang menurutnya besar sehingga bisa dialokasi ke pos lain. Berapa…

Jakartakita.com - Penyidik Polda Metro Jaya menduga kasus tindak pidana korupsi pengadaan "Uninterruptible Power Supply" (UPS) melibatkan legislatif, eksekutif dan pihak swasta sebagai rekanan. "Komponen besarnya legislatif,…